JAKARTA – Sejarah baru tercipta di sektor ketahanan pangan Indonesia. Dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Polri di Jakarta Utara, Jumat (13/3/2026), Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 3,9 juta ton—posisi tertinggi di bulan Maret sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Angka ini bahkan diprediksi akan terus meningkat dan melampaui 4,3 juta ton pada akhir bulan ini.
Data tersebut menjadi dasar bagi Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo untuk menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan. Polri melalui jaringannya di seluruh Indonesia berkomitmen membantu Bulog mendistribusikan 80.000 ton beras serta puluhan ribu kiloliter minyak goreng per bulan guna memastikan harga tetap terjangkau dan ketersediaan barang merata di seluruh pelosok negeri.
“Kami berkoordinasi dan bersinergi dengan Bulog untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Kita jamin ketersediaan pangan cukup, stabilitas harga menjadi bagian terpenting agar terjangkau oleh semua,” tegas Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Dukungan Polri ini dinilai krusial untuk memastikan stimulus harga dari pemerintah benar-benar sampai ke konsumen tingkat akhir tanpa distorsi pasar.
Dirut Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan bahwa target serapan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton akan membuat stok akhir tahun diproyeksikan mencapai lebih dari 5 juta ton. Kondisi surplus ini merupakan bagian dari program besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.
Selain beras, pemerintah juga menyiapkan pasokan minyak goreng sebesar 43.000 kiloliter per bulan serta stok gula yang mencukupi guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan hingga Idulfitri.
Sementara itu, Polri terus melanjutkan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bagian dari inisiatif strategis yang telah dimulai sejak tahun 2025. Program ini menjadi bentuk komitmen nyata institusi dalam mendukung kebijakan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.
Melalui Satgas GPM Polri, berbagai langkah konkret dilakukan untuk memperkuat distribusi pangan. Pada tahun 2025, Satgas GPM Polri bahkan mencatatkan capaian luar biasa dengan melampaui target penyaluran beras SPHP. Dari target awal 131.883 ton, Satgas berhasil merealisasikan penyaluran hingga 195.636 ton, atau mencapai 148 persen dari target yang ditetapkan.
Keberhasilan tersebut membuat Polri kembali dipercaya untuk menyalurkan beras SPHP pada tahun anggaran 2026. Pada tahun ini, Polri menargetkan penyaluran sebesar 82.800 ton beras SPHP, yang mewakili sekitar 10 persen dari total target penyaluran nasional yang dikelola Perum Bulog.
Untuk memastikan manfaat program dirasakan secara luas, Polri mengoptimalkan keterlibatan seluruh jajaran mulai dari tingkat Polda hingga Polres di seluruh Indonesia. Pada hari ini, jajaran Polri juga menyelenggarakan bazar dan pasar murah secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda se-Indonesia.
Kegiatan nasional tersebut diikuti oleh 3.423 peserta yang terdiri dari Pejabat Utama Polda dan tamu undangan secara daring melalui platform Zoom. Sementara secara langsung, kegiatan ini dihadiri oleh 295.088 masyarakat yang menerima manfaat dari program ketahanan pangan tersebut.
Dalam pelaksanaannya, jajaran Polda di seluruh Indonesia menyalurkan total 1.337.375 kilogram beras atau setara dengan 1.337 ton kepada masyarakat pada hari pelaksanaan kegiatan.
Kerja sama masif antara Polri, TNI, dan Bulog ini menjadi langkah nyata negara dalam meredam potensi inflasi pangan sekaligus memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar. Dengan pengawalan Polri di jalur distribusi dan cadangan pangan Bulog yang berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, stabilitas pangan nasional berada dalam posisi yang kuat.
Melalui program ini, negara hadir secara konkret di tengah masyarakat untuk memastikan setiap warga dapat mengakses kebutuhan pokok dengan mudah, harga terjangkau, serta pasokan yang aman dan terkendali, sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada pangan nasional. (*)
